PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH PERSEORANGAN

Ewagola, Herlin Pirena (2020) PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH PERSEORANGAN. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.

	Text JUDUL.pdf Download (275kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (346kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (267kB)
	Text BAB I.pdf Download (359kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (314kB)

Abstract

Fakta di masyarakat Desa mengenai masalah memiliki, mengendalikan, atau merasakan pilihan untuk mendarat sepenuhnya tergantung pada kecenderungan lisan atau warisan lisan yang diwariskan tanpa bukti sah yang dapat membawa hukum bagi individu yang memilikinya. Selain dari pada itu, banyak pula masyarakat yang tidak mengetahui atau memahami peran Pemerintah Desa dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat desa. Hal ini dapat menjadi masalah ketika ada pihak ketiga yang masuk dan mengklaim hak atas tanah tersebut sebagai miliknya maka dapat di pastikan akan memunculkan konflik baik secara horizontal maupun secara vertikal. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini, yaitu : 1). Bagaimana Pengaturan Pemberian Perlindungan Hak Atas Tanah Perseorangan oleh Pemerintah Desa ? 2. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Perseorangan ?, Sementara tujuan penelitian adalah : 1). Untuk Mengetahui Pengaturan Pemberian Perindungan Hak Atas Tanah Perseorangan oleh Pemerintah Desa. 2). Untuk mengetahui Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Perseorangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan hak menguasai dari Negara atas tanah dapat diberikan kuasa atau dapat dimandatkan pada Pemerintah Desa sesuai ketentuan Peraturan pemerintah (Pasal 2 (4) UUPA). Dimana Pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan Negara tersebut dapat dijadikan kewenangan dalam menertibkan dan memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah perseorangan, guna tidak terjadinya penguasaan hak atas tanah orang lain.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3400 Administrative law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan UNSIMAR
Date Deposited:	18 Jan 2021 02:43
Last Modified:	18 Jan 2021 02:43
URI:	http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/995

Actions (login required)

View Item

Downloads