Wenur, Siti Rahma (2023) TINJAUAN YURIDIS BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.
Text
Bab_1_dp.pdf Download (41kB) |
|
Text
Bab_2-4.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB) |
|
Text
Bab_5.pdf Download (8kB) |
Abstract
Kinerja pengelolaan pendapatan daerah bahwasannya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi pendapatan dari sektor retribusi dan pajak daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan pajak Hotel Dan Restoran menurut aturan perundang-undangan ? 2.Bagaimanakah implementasi pengawasan Badan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Pajak Hotel Dan Restoran ? Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini. Pengaturan hukum tentang pajak hotel dan restoran diatur dalam beberapa peraturan yang ada diantanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dasar pengenaan pajak hotel dan restoran adalah jumlah pembayaran yang atau seharusnya dibayar kepada hotel dan restoran. Dengan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) persen dari jumlah pembayaran kemudian besaran tarif pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak serta pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap pajak hotel dan restoran dilakukan dengan cara menginventarisir jumlah hotel/penginapan serta restoran/rumah makan yang ada agar mempermudah dilakukannya pengawasan dari segi pembayaran pajak. Selain itu bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain melakukan pengawasan metode pembayaran pajak Hotel dan Restoran, mewajibkan para pengusaha hotel dan tempat penginapan serta pemilik restoran untuk mencetak nota transaksi dan diberikan kepada konsumen, melakukan inspeksi langsung dan memeriksa pembukuan bila diduga ada kecurangan dan pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang lalai.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K1000 Commercial law K Law > K Law (General) > K3154 Constitutional law K Law > K Law (General) > K3400 Administrative law K Law > K Law (General) > K623 Civil law K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Perpustakaan UNSIMAR |
Date Deposited: | 07 Mar 2024 01:53 |
Last Modified: | 07 Mar 2024 01:53 |
URI: | http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/1924 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year