Lumako, Danti Ayu Indriastuti (2021) TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASAS PERLINDUNGAN MAKSIMUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA INDONESIA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DILUAR NEGERI. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.
Text
JUDUL.pdf Download (552kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (635kB) |
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (587kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (604kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (523kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (520kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (581kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (514kB) |
Abstract
Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mengatakan, tujuan kemerdekaan adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat asas perlindungan maksimum. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh terhadap setiap warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan asas perlindungan maksimum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban kekerasan seksual di luar negeri. 2. Bagaimana implementasi asas perlindungan maksimum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban kekerasan seksual di luar negeri. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan serta menggunakan conceptual approach atau pendekatan konseptual Bentuk perlindungan hukum sebagai penjabaran dalam asas perlindungan maksimum terhadap tenaga kerja perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual adalah dalam hal diperlukan bantuan hukum bagi tenaga kerja wanita yang memerlukan perlindungan, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri berkoordinasi dengan penasihat hukum yang ditunjuk untuk mendampingi dan menjamin hak-hak tenaga kerja wanita terpenuhi terkait selama dalam pemeriksaan secara hukum baik di dalam maupun di luar negeri. Bagi TKW yang mendapat ancaman hukuman, menjalani hukuman maupun yang akan dideportasi karena pelanggaran hukum yang dilakukan di luar negeri, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan langkah-langkah bantuan hukum dan kemanusiaan melalui sistem hukum yang berlaku maupun melalui jalur diplomatik.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) > K623 Civil law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Perpustakaan UNSIMAR |
Date Deposited: | 12 May 2022 02:02 |
Last Modified: | 12 May 2022 02:52 |
URI: | http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/1420 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year