TUGAS SATUAN LALU LINTAS POLRI DALAM MELAKUKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KENDARAAN MELALUI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP MENURUT KEPRES NOMOR 5 TAHUN 2015

Alyas, Muhammad (2021) TUGAS SATUAN LALU LINTAS POLRI DALAM MELAKUKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KENDARAAN MELALUI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP MENURUT KEPRES NOMOR 5 TAHUN 2015. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.

	Text JUDUL.pdf Download (553kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (516kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (588kB)
	Text BAB I.pdf Download (530kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (527kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (519kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (622kB)
	Text BAB V.pdf Download (518kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (515kB)

Abstract

Salah satu tujuan Polri bersama kantor Sistem Manunggal Satu Atap ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan registrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak. Kantor Samsat sebagai organisasi pelaksana tugas membuat atau merancang konsep-konsep untuk menggerakkan segala kemampuan agar dapat melaksanakan tugas pelayanan pajak kendaraan bermotor secara efektif, maka sistem manunggal satu atap harus memiliki aparatur yang ahli di dalam tugasnya. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui Untuk Mengetahui Pengaturan Pelayanan POLRI Dalam Administrasi Kendaraan Bermotor Menurut Kepres Nomor 5 Tahun 2015 dan untuk Mengetahui kendala Dalam Pelayanan Administrasi Kendaraan Bermotor Dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan serta menggunakan conceptual approach atau pendekatan konseptual. Penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk peraturan hukum tentang tugas dan tanggung jawab Polri dalam administrasi kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, bahwa Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut regident ranmor oleh satuan lalu lintas dilaksanakan secara terpadu atau biasa dikenal dengan nama satu pintu pelayanan dimana ini mempermudah dalam untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi serta pembayaran pajak dari kendaraan bermotor. Selain permasalahan dari pelayanan yang ada di samsat, kendala lain yang tidak kalah mempengaruhi adalah masalah dari kesadaran masyarakat untuk taat pajak terutama dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3400 Administrative law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan UNSIMAR
Date Deposited:	21 Feb 2022 03:45
Last Modified:	21 Feb 2022 03:45
URI:	http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/1342

Actions (login required)

View Item

Downloads