TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Muslaeni, Heri Kurniawan (2020) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.

	Text JUDUL.pdf Download (357kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (351kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (425kB)
	Text BAB I.pdf Download (371kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (399kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (445kB)
	Text BAB V.pdf Download (293kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (337kB)

Abstract

Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 17.504 di mana wilayah regional adalah 3,1 juta km² dan wilayah regional adalah 5,8 juta km². Topografi yang sangat besar ini menyebabkan Indonesia memiliki zona yang bersentuhan dengan berbagai negara. Dengan kuantitas zona pinggiranyang besar, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya di perbatasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pengaturan pengelolaan kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia ? dan 2) Apakah kendala yang di hadapi dalam pengelolaan kawasan perbatasan ? Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis Normatif. Dimana sumber data yang dipakai adalah data primer yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan tertulis, serta data sekunder dan data tersier memberikan penjelasan dan petunjuk atas data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa sejalan dengan reorientasi kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan, melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mengelola kawasan perbatasan. Berdasarkan amanat UU tersebut, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 membentuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Pengelolaan perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Upaya dan keamanan wilayah pinggiran, baik laut maupun darat, tetap menjadi selip yang tidak pasti. Sifat multifaset dari isu tersebut memposisikan pemerintah Indonesia untuk responsif dan tegas dalam keamanan daerahnya. Terdapat tiga permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: Penetapan garis batas baik didarat maupun dilaut, Pengamanan kawasan perbatasan dan Pengembangan kawasan perbatasan. Secara umum ada 2 jenis permasalahan yang sering terjadi didaerah perbatasan yaitu permasalahan yang muncul dari luar berupa illegal fishing, illegal illegal trading, illegal trafficking dan trans-national crime serta permasalahan yang muncul dari dalam berupa tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan SDM yang masih rendah, kurangnya sarana prasarana infrastruktur dan lain-lain sehingga dapat mengakibatkan kerawanan dan pengaruh dari negara tetangga.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3400 Administrative law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan UNSIMAR
Date Deposited:	27 Apr 2021 04:51
Last Modified:	27 Apr 2021 04:51
URI:	http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/1115

Actions (login required)

View Item

Downloads