Dodu, Oktavian (2020) TINJAUAN TERHADAP PERGESERAN WANPRESTASI MENJADI TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO NOMOR : 323/Pid.B/2019/PN.PSO). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.
Text
JUDUL.pdf Download (381kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (422kB) |
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (347kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (447kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (509kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (513kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (350kB) |
Abstract
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh peristiwa perjanjian antara terdakwa dengan saksi korban tentang peminjaman BPKB mobil untuk dijadikan jaminan hutang terdakwa di BFI Poso, dan terdakwa tidak sanggup melunasi hutang tersebut sehingga pada akhirnya terdakwa diajukan ke pengadilan dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Tanggal 10 Desember 2019 Nomor 323/Pid.B/2019/PN.PSO. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 1). Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 323/Pid.B/2019/PN.PSO ? 2). Apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan termasuk wanprestasi atau tindak pidana penipuan ? Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana Nomor 323/id.B/2019/PN.PSO; 2) Untuk menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa adalah wanprestasi dan bukan merupakan tindak pidana penipuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang didukung dengan pendekatan kasus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 323/Pid.B/2019/PN.PSO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memberi pertimbangan hukum tersebut tidak mempertimbangkan secara utuh mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP, yaitu unsur dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Hal ini disebabkan beberapa bagian fakta yang tidak dipertimbangkan secara utuh, seperti kesepakatan terdakwa dengan saksi korban tentang peminjaman BPKB mobil, penjelasan pihak BFI kepada saksi korban tentang resiko hukum barang jaminan dalam hal hutang tidak dilunasi, uang dan handphone yang diberikan terdakwa kepada saksi korban, dan surat perjanjian peminjaman BPKB serta surat pernyataan. Dari hasil analisis tentang kronologis peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa dan fakta di persidangan maka perbuatan terdakwa tersebut adalah peristiwa keperdataan yaitu adanya perjanjian yang berakibat terjadinya wanprestasi karena terdakwa lalai atau tidak sanggup melaksanakan isi perjanjian peminjaman BPKB mobil antara terdakwa dan saksi korban. Perbuatan terdakwa adalah wanprestasi yang merupakan domain hukum perdata dan bukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) > K5000 Criminal law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Perpustakaan UNSIMAR |
Date Deposited: | 09 Mar 2021 02:36 |
Last Modified: | 09 Mar 2021 02:36 |
URI: | http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/1073 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year