TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK PENSIUN BAGI JANDA ATAU DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Toganti, Suhelvi (2020) TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK PENSIUN BAGI JANDA ATAU DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.

	Text JUDUL.pdf Download (275kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (342kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (268kB)
	Text BAB I.pdf Download (359kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (379kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (270kB)

Abstract

Alasan memilih judul dilatarbelakangi oleh suatu realitas persyaratan dan pengajuan permintaan untuk memperoleh hak pensiun janda atau duda pegawai negeri sipil yang masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 1). Bagaimanakah pengaturan persyaratan dan tatacara memperoleh hak pensiun bagi janda atau duda pegawai negeri sipil? 2). Bagaimanakah pengaturan pembatasan dan hapusnya hak pensiun bagi janda atau duda pegawai negeri sipil ? Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan persyaratan dan tatacara untuk memperoleh hak pensiun bagi janda atau duda pegawai negeri sipil; 2) Untuk mengetahui menjelaskan pengaturan pembatasan dan hapusnya hak pensiun bagi janda atau duda pegawai negeri sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus, yang didukung dengan cara pengamatan dan pengalaman penulis di bidang pengurusan hak pensiun. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa persyaratan dan tatacara memperoleh hak pensiun janda atau duda pegawai negeri sipil meliputi, keabsahan perkawinan pegawai negeri sipil, pemberitahuan perkawinan, pendaftaran isteri atau suami pegawai negeri sipil untuk penerbitan Kartu Isteri atau Kartu Suami, Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian pegawai negeri sipil, dan janda atau duda pegawai negeri sipil diwajibkan mengajukan surat permintaan untuk memperoleh hak pensiun dengan melampirkan persyaratan-persyaratan teknis yang meliputi, Surat Keterangan Kematian, Surat Nikah, Daftar Susunan Keluarga, dan SK pangkat dan gaji terakhir pegawai negeri sipil. Pembatasan hak pensiun bagi janda atau duda pegawai negeri sipil atau dihentikan apabila janda atau duda pegawai negeri sipil menikah lagi, tetapi khusus bagi janda dalam hal perkawinan berikutnya itu terputus, maka kepada janda yang bersangkutan diberikan kembali hak pensiunnya. Dalam hal janda atau pegawai negeri sipil selama menerima hak pensiunnya ternyata tidak memenuhi persyaratan lagi, maka surat keputusan tentang pemberian hak pensiunnya dibatalkan atau dicabut oleh pejabat yang berwenang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang masih berlaku hingga sekarang ini, disarankan untuk ditinjau dan direvisi karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan kepegawaian sekarang ini sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3400 Administrative law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan UNSIMAR
Date Deposited:	12 Jan 2021 03:59
Last Modified:	12 Jan 2021 03:59
URI:	http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/990

Actions (login required)

View Item

Downloads