Todike, Fanny Novitha (2020) TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.
Text
JUDUL.pdf Download (308kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (809kB) |
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (556kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (646kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (639kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (458kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (672kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (557kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (571kB) |
Abstract
Dalam penyelenggaraan pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum, KPPS memiliki tugas dan kewenangan terhadap pelaksanaan tahapan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. KKPS dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki tanggung jawab yang tinggi, karena menjadi titik awal dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah tata cara pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ?. 2) Bagaimanakah tugas dan kewenangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan pemilihan umum ?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui tata cara pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 2) Untuk mengetahui tugas dan kewenangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum dan lebih spesifik lagi yakni tentang tugas dan kewenangan Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata cara pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) diselenggarakan sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2019, KPPS dibentuk dengan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) > K3154 Constitutional law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Perpustakaan UNSIMAR |
Date Deposited: | 12 Jan 2021 03:46 |
Last Modified: | 12 Jan 2021 03:46 |
URI: | http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/989 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year