TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018

Lumira, Elnais (2020) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.

	Text JUDUL.pdf Download (275kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (268kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (267kB)
	Text BAB I.pdf Download (282kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (266kB)

Abstract

Tata cara pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur. Asas pendaftaran tanah yang dilaksanakan di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1.Bagaimana pengaturan hokum tentang pendaftaran tanah sistematis Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 1.Untuk mengetahui tentang pengaturan tentang pendaftaran tanah sistematis menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. 2. Untuk mengetahui implementasi tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literature dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini. Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap mempunyai 3 hal yang sangat penting yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, selain itu mempermudah petugas dalam melakukan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, penyelesaian kegiatan Tanah Sistematis Lengkap, pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Untuk menunjang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, maka dibentuklah beberapa satuan tugas dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 yang mempunyai tugas dan peran masing-masing untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam mewujudkan hak mereka akan pendaftaran tanah, serta dengan menggunakan metode penyuluhan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3400 Administrative law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan UNSIMAR
Date Deposited:	08 Dec 2020 01:43
Last Modified:	08 Dec 2020 01:43
URI:	http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/960

Actions (login required)

View Item

Downloads