TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANGKET ANGGOTA DPR RI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

Mahmoed, Rofiqoh IS (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANGKET ANGGOTA DPR RI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.

	Text Bab_1_dp.pdf Download (301kB)
	Text Bab_2-4.pdf Restricted to Repository staff only Download (565kB)
	Text Bab_5.pdf Download (9kB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dalam konstitusi adalah merupakan hasil pemilihan umum yang memiliki tiga pilar fungsi dalam Undang-Undang yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Rumusan masalah yang diangkat dalam Penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Aturan Hukum Di Indonesia Mengatur Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat RI ? (2) Bagaimanakah Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan Wewenang Menurut Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 ? Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum normatif (Yuridis Normatif), Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual yang relevan dengan masalah Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Angket Anggota DPR RI Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan Wewenang Menurut Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 , bahwa Hak angket merupakan hak konstitusional DPR. Penyelenggaraan hak angket menurut DPR sebagai bentuk perwujudan dari prinsip hukum tata Negara yaitu check and balance. Prinsip check and balance merupakan sarana kontroling antara cabang kekuasaan, sehingga konsekwensinya adalah ketiga cabang kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif memiliki derajat yang sama karena dapat saling megontrol satu sama lain. Berdasarkan prinsip check and balance ini, maka kekuasaan Negara dapat dibatasi sehingga peyalahgunaan kekuasaan dapat ditanggulangi. Hak angket dapat digunakan sebagai dan atas nama rakyat untuk kepentingan golongan politik di legislatif dalam menentukan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pencekalan dan/atau mengarah pada pemberian sanksi kepada pemerintah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K3154 Constitutional law K Law > K Law (General) > K3400 Administrative law K Law > K Law (General) > K623 Civil law K Law > K Law (General) > K7550 Intellectual property
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan UNSIMAR
Date Deposited:	13 Feb 2025 02:01
Last Modified:	13 Feb 2025 02:01
URI:	http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/2162

Actions (login required)

View Item

Downloads