TINJAUAN HUKUM TENTANG IZIN PERKAWINAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI POLRES PARIGI MOUTONG)

Yediana, I Putu (2024) TINJAUAN HUKUM TENTANG IZIN PERKAWINAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI POLRES PARIGI MOUTONG). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.

	Text Bab_1_dp.pdf Download (309kB)
	Text Bab_2-4.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text Bab_5.pdf Download (89kB)

Abstract

Izin Perkawinan bagi anggota dan Pegawai Negeri Sipil Polri merupakan syarat khusus dalam membentuk keluarga yang harmonis, serasi, bahagia dan tentram berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Maka pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan perkawinan guna menjamin hak dan kewajiban calon suami/istri wajib memenuhi persyaratan perkawinan sesuai dengan agama yang dianutnya. Penelitian ini bertujuan: 1) 1. Untuk mengetahui syarat sahnya Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan Izin Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Polres Parigi Moutong. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis normatif, yaitu penelitian dengan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif seperti Pendekatan kasus, pendekatan Undang-Undang, Pendekatan historis, pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual yang tentunya erat kaitannya dengan masalah Tinjauan Hukum Tentang Izin Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Polres Parigi Moutong). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa izin perkawinan bagi anggota Polri di Polres Parigi Moutong merupakan hal yang wajib diberikan kepada calon suami/istri melalui assesmen/penilaian oleh pejabat dari satuan kerja dan pejabat agama yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan. Izin kawin hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang apabila dinyatakan memenuhi syarat psikotes, wawancara dan tes kesehatan bagi layak tidaknya calon istri memperoleh izin kawin sebagai proses pelaksanaan pencatatan perkawinan sesuai prosedural dan dapat di pertanggungjawabkan secara terbuka serta dilakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K3154 Constitutional law K Law > K Law (General) > K3400 Administrative law K Law > K Law (General) > K623 Civil law K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan UNSIMAR
Date Deposited:	05 Nov 2024 02:01
Last Modified:	05 Nov 2024 02:01
URI:	http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/2133

Actions (login required)

View Item

Downloads