MOSEPE, ALDIFAN (2024) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN DINI DALAM ADAT PAMONA DI DESA MEKO DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 (PERKAWINAN). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.
Text
Bab_1_dp.pdf Download (387kB) |
|
Text
Bab_2-4.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB) |
|
Text
Bab_5.pdf Download (143kB) |
Abstract
Meskipun telah di tetapkan batasan umur dalam perkawinan, namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji mengenai perkawinan anak di bawah umur yang dipandang dari Hukum Adat Pamona dan Hukum Perkawinan indonesia. Dalam tradisi pernikahan tidak lagi memendang usia seseorang. Meskipun pernikahan di bawa umur melanggar Undang-Undang, tetapi pernikahan tersebut sah-sah saja dalam adat istiadat mereka. Berbicara tentang perkawinan dini memang menjadi hal yang menarik, karena setiap adat memiliki aturanya sendiri. Dari penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu, 1. Apakah pengaturan tentang perkawinan dalam Hukum adat pamona?. 2. Bagaimanakah proses penyelesaian perkawinan dini menurut adat pamona?. Berdasarkan p-ermasalahan di atas, maka dapat di simpulkan tujuan dari penulisan ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses perkawinan yang di atur dalam Hukum Adat Pamona. 2.Untuk mengetaui bagaimana proses penyelesaian perkawinan dini menurut Adat Pamona. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan melakukan observasi langsung. Pengaturan perkawinan dalam hukum adat pamona sejalan dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tetapi di dalam adat pamona memiliki penyelesaian dan proses tersendiri untuk melaksanakan perkawinan, seperti adanya sanksi adat jika melanggar peraturan yang di tentukan oleh hukum adat Pamona. Perkawinan dini yang terjadi dalam Adat Pamona di anggap tidak sah menurut ketentuan Adat setempat yang berada di desa Meko namun apabila ingin melaksanakan perkawinan yang sah terlebih dahulu harus melalui proses penyelesaian yang khusus sesuai dengan ketentuan adat yang telah di atur dalam Adat Pamona yaitu dengan telah mencukupi umur dari kedua pasangan Yang akan melaksanakan dan dalam hal ini di anggap telah sesuai ketentuan Undang-undang yang mengatur perkawinan di indonesia.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K3154 Constitutional law K Law > K Law (General) > K3400 Administrative law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Perpustakaan UNSIMAR |
Date Deposited: | 18 Sep 2024 01:51 |
Last Modified: | 18 Sep 2024 01:51 |
URI: | http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/2084 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year