TINJAUAN HUKUM TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)

BUNGASAWA, MOH. FAQIH HAKKAMY (2024) TINJAUAN HUKUM TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.

	Text Bab_1_dp.pdf Download (1MB)
	Text Bab_2-4.pdf Restricted to Repository staff only Download (856kB)
	Text Bab_5.pdf Download (541kB)

Abstract

Adanya pemilihan kepala daerah atau yang sering di sebut dengan (pilkada) yang terjadi dalam lima tahun sekali di indonesia menjadi suatu pesta demokroasi yang dinikmati oleh masyrakat dimana rakyat indonesia dapat menyalurkan hak pilihnya dalam menentukan kepala daerahnya sendiri di masing masing daerah yang ada di indonesia namun dalam hal ini juga menjadi perbincangan yang sangat krusial yaitu dimana para aparatur sipil Negara (asn) yang diamana menjadi penyelenggara pemerintah dan di wajibaan untuk bersikap netral malah ikut mengambil bagian dalam perpolitikan pemilihan kepala daerah (pilkada). Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan netralitas aparatur sipil Negara (asn) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada)?.2. Apa akibat hukum terhadap aparatur sipil Negara yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang(statute approach) dan Pendekatan konseptual. Tidak netralnya para aparatur sipil Negara (asn) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tentunya banyak pihak yang mempersoalkan serta sanggat menyayangkan dan menghawatirkan Sikap dari Para Aparatur Sipil Negara yang tidak Netral dalam Pemilihan Kepala Daerah sehingga menjadi pembicaraan umum bahwa dimana Para Apratur Sipir Negara Sering menunjukan keberpihakannya pada salah satu calon dalam pemilihan Kepala Daerah sehingga banyak dari para Aparatur Sipil Negara yang dalam menjalankan tugasnya tidak lagi professional dan mengakibatkan pelayanan yang kurang. Tentunya dalam halam ini sanggat menyangkan bagi para Apratur Sipil Negara yang dimana harusnya dapat menciptakan pemilihan Kepala Daerah Bersih. Sehingga dalam hal ini harusnya Apratur Sipil Negara wajib untuk bersikap netral

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K3154 Constitutional law K Law > K Law (General) > K3400 Administrative law K Law > K Law (General) > K7550 Intellectual property
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan UNSIMAR
Date Deposited:	10 Sep 2024 02:36
Last Modified:	10 Sep 2024 02:36
URI:	http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/2077

Actions (login required)

View Item

Downloads