TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KAB.POSO DALAM PENANGANAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENAMBANGAN BATU DAN PASIR ILEGAL DI WILAYAH DONGI-DONGI KEC.LORE UTARA KAB. POSO

Tolu, Marchel Ronaldo (2023) TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KAB.POSO DALAM PENANGANAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENAMBANGAN BATU DAN PASIR ILEGAL DI WILAYAH DONGI-DONGI KEC.LORE UTARA KAB. POSO. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.

	Text Bab_1_dp.pdf Download (1MB)
	Text Bab_2-4.pdf Restricted to Repository staff only Download (424kB)
	Text Bab_5.pdf Download (205kB)

Abstract

Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yaitu mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir dan batu pada kurun waktu terakhir ini aktifitas kegiatan pembangunan disegala sektor di wilayah Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dari tahun ke tahun terus meningkat. Pertambangan batu dan pasir di wilayah Dongi-Dongi merupakan salah satu alternatif atau fokus masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi selain bertani. Hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam menangani kerusakan lingkungan hidup menurut perundang-undangan? 2. Bagaimana implementasi penanganan kerusakan lingkungan akibat penambangan batu dan pasir ilegal di wilayah Dongi-Dongi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tugas dan fungsi Pemerintah sebagai salah satu wujud tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam menangani kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan batu dan pasir ilegal menunjukan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut dengan upaya melakukan edukasi, sosialisasi, penyuluhan dan melakukan penertiban di lokasi pertambangan batu dan pasir ilegal oleh aparat gabungan guna untuk menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat di wilayah dongi-dongi mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan pentingnya mengetahui dampak dari kerusakan lingkungan hidup.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K1000 Commercial law K Law > K Law (General) > K3154 Constitutional law K Law > K Law (General) > K3400 Administrative law K Law > K Law (General) > K5000 Criminal law K Law > K Law (General) > K623 Civil law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan UNSIMAR
Date Deposited:	29 Apr 2024 01:49
Last Modified:	29 Apr 2024 01:49
URI:	http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/1969

Actions (login required)

View Item

Downloads