Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso

Nuraliftha, Nuraliftha (2023) Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.

	Text Bab_1_dp.pdf Download (816kB)
	Text Bab_2-4.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text Bab_5.pdf Download (29kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso. Sampel yang digunakan sebanyak 7 responden. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini dianalisis menurut pendekatan deskriptif kualitatif, teknik ini menggambarkan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Informasi tentang kebijakan dikomunikasikan secara efektif dari pembuat kebijakan (Bupati Poso) kepada pelaksana kebijakan (Kepala BAPENDA beserta staf dan jajarannya). Penyebaran informasi kepada masyarakat wajib pajak juga sangat baik. 2) Pemanfaatan sumber daya manusia di BAPENDA Kabupaten Poso telah memenuhi standar dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur, yang memastikan bahwa tingkat keberhasilan Pemungutan PBB-P2 telah berjalan dengan baik. 3) Disposisi pelaksana terhadap pemungutan PBB-P2 bersifat ramah, cepat, sopan, dan tanggap terhadap permasalahan yang dilaporkan wajib pajak terkait pemungutan. 4) Mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri berjalan dengan baik, berjalan sesuai Standar Operasi Prosedur (SOP), dan tidak tumpang tindih, sehingga program pelaksanaan kebijakan PBB-P2 berjalan dengan efisien.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JC Political theory J Political Science > JF Political institutions (General) J Political Science > JF Political institutions (General) > JF1338 Public administration J Political Science > JF Political institutions (General) > JF1338 Public administration > JF1501 Civil services
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik > Administrasi Publik
Depositing User:	Perpustakaan UNSIMAR
Date Deposited:	22 Mar 2024 01:47
Last Modified:	22 Mar 2024 01:47
URI:	http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/1936

Actions (login required)

View Item

Downloads