FURQON, RIDYAWAN WILYANSYAH (2023) TUGAS BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.
Text
Bab_1_dp.pdf Download (43kB) |
|
Text
Bab_2-4.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB) |
|
Text
Bab_5.pdf Download (9kB) |
Abstract
Dapat dikatakan bahwa intelijen mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan informasi yang mutakhir dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang keamanan, terutama untuk mencegah terjadinya kejutan yang mengganggu keamanan nasional seperti tindakan-tindakan yang mengarah pada terorisme. Intelijen negara diperlukan sebagai perangkat deteksi dini adanya ancaman terhadap keamanan nasional, tidak saja ancaman yang ditujukan kepada eksistensi, keutuhan, dan kedaulatan negara, melainkan juga ancaman terhadap keamanan warga negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan tugas Badan Intelijen Negara menurut aturan perundang-undangan di Indonesia? 2.Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Intelijen Negara dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini. Tugas Badan Intelijen Negara Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 terutama dalam pasal 30 dan pasal 31 disebutkan untuk melaksanakan tugas maka Badan Intelijen Negara mempunyai tugas diantaranya, menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh, meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya, melakukan kerja sama dengan Intelijen negara lain dan membentuk satuan tugas. Masih terdapat kendala kendala yang dapat mengganggu optimalisasi kerja dari BIN diantaranya sumber daya dari personil BIN yang masih sangat sedikit yang tidak dapat mengawasi secara menyeluruh potensi ancaman negara dari Sabang sampai Merauke serta tidak adanya kewenangan lebih untuk melakukan pencegahan dini akan adanya ancaman terhadap negara namun tidak diberikan kewenangan yang luas misalnya dari segi penangkapan seperti contoh kasus terorisme.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K3154 Constitutional law K Law > K Law (General) > K3400 Administrative law K Law > K Law (General) > K5000 Criminal law K Law > K Law (General) > K623 Civil law K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Perpustakaan UNSIMAR |
Date Deposited: | 26 Jan 2024 07:01 |
Last Modified: | 26 Jan 2024 07:01 |
URI: | http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/1864 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year