TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKIBAT PERCERAIAN DALAM ADAT PAMONA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Talimba, Vianita (2023) TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKIBAT PERCERAIAN DALAM ADAT PAMONA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.

	Text Bab_1_dp.pdf Download (502kB)
	Text Bab_2-4.pdf Restricted to Repository staff only Download (528kB)
	Text Bab_5.pdf Download (174kB)

Abstract

Undang-undang perkawinan menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersulit terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan. Adakalanya perkawinan itu tidak selamanya dapat di pertahankan sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian perkawinan tersebut. Oleh karena itu dalam keadaan demikian, perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga terpaksa diputuskan atau terjadinya perceraian. Perkawinan dapat diputuskan tanpa melalui pengadilan. Penyebab terputusnya perkawinan dalam masyarakat hukum adat pamona disebabkan oleh dua faktor yaitu kematian dan perceraian. Dimana perceraian tersebut pada umumnya disebabkan oleh tidak siapnya orang tersebut dengan perkawinannya, dalam artian ekonomi belum mencukupi untuk kehidupan rumah tangga, sehingga sering menimbulkan percekcokan yang sering berujung kepada perceraian. Perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, bertujuan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan baik itu menurut garis kebapakan atau garis keibuan ataupun garis keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, namun tidak sedikit tujuan tersebut terhenti karena terputusnya suatu perkawinan yang disebabkan oleh beberapa faktor dan menimbulkan akibat hukum dari putusnya perkawinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian observational research dengan cara survei yaitu penelitian dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci dari masalah pokok yang diteliti. Proses penyelesaian perceraian menurut hukum adat suku pamona antara lain pihak-pihak yang akan bercerai segera melapor peristiwa rumah tangganya kepada ketua adat, dengan adanya laporan tersebut ketua adat langgsung menghubungi kedua pihak yang bersangkutan dan diusahakan mencari jalan damai. Namun bila usaha ketua adat tersebut tidak berhasil maka perceraian terpaksa harus dilaksanakan dengan melihat siapa yang menyebabkan perceraian. Apakah suami atau istri yang menggugat cerai. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak F.Sabintoe sebagai Ketua Adat Desa Pasir Putih bahwa akibat putusnya perkawinan adalah suatu akibat yang timbul setelah terjadinya putus perkawinan yaitu tidak akan dikucilkan lagi oleh masyarakat setempat dan tidak akan lagi menjadi buah bibir orang banyak.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K3154 Constitutional law K Law > K Law (General) > K3400 Administrative law K Law > K Law (General) > K623 Civil law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan UNSIMAR
Date Deposited:	24 Nov 2023 02:06
Last Modified:	24 Nov 2023 02:06
URI:	http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/1777

Actions (login required)

View Item

Downloads