TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

Lasoreh, Jannatul Ma'wa K (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.

[img] Text
Bab_1_dp.pdf

Download (395kB)
[img] Text
Bab_2-4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (332kB)
[img] Text
Bab_5.pdf

Download (100kB)

Abstract

Pada proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, setiap pemilihan calon kepala daerah dilakukan dengan tatacara dan prosedur yang berlaku serta diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat pencalonan kepala daerah agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah: 1) Untuk Mengetahui Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. 2) Untuk Mengetahui Kendala-kendala dalam pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Mekanisme pemilihan kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 meliputi: Pengunguman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Pasangan Calon, dan Penetapan Pasangan Calon. Dalam proses pemilihan kepala daerah terdapat kendala-kendala, Adapun kendala-kendala tersebut, meliputi :Minimnya antusiasme dan partisipasi rakyat, Penyelenggaraan administrasi yang lemah, Proses sosialisasi pilkada langsung tidak memadai, Institusi yang terkait tidak independen dan mandiri, Terdapat sejumlah peraturan yang belum jelas, pengajuan calon dominasi parpol, mempersulit calon perseorangan, Terjadinya tindak Money Poltics, Muncul banyak aktor politik baru khususnya dilevel lokal tidak siap kalah, Eskalasi politik dan konflik mencapai puncaknya menjelang pelaksanaan pilkada, sedangkan antisipasinya tidak disiapkan dengan matang, dan Pilkada secara langsung juga menyisakan sengketa hukum.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General) > K3154 Constitutional law
K Law > K Law (General) > K623 Civil law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Perpustakaan UNSIMAR
Date Deposited: 15 Nov 2023 07:58
Last Modified: 15 Nov 2023 07:58
URI: http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/1736

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year