TINJAUAN YURI DIS KEWENANGAN POLRI TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID 19

Yosef, Marsel (2021) TINJAUAN YURI DIS KEWENANGAN POLRI TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID 19. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.

	Text JUDUL.pdf Download (440kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (460kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (433kB)
	Text BAB I.pdf Download (524kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (539kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (441kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (672kB)
	Text BAB V.pdf Download (515kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (507kB)

Abstract

Angka kejahatan yang meningkat tersebut menuntut kinerja ekstra kepolisian. Bahkan, Indonesia yang saat ini sedang menuju tatanan kenormalan baru membuat peran Polri menjadi sangat penting Pada masa Pandemi Covid 19 ini tugas Polri semakin kompleks dan banyak variannya. Kini Polri bukan lagi hanya menangani kriminalitas, kejahatan jalanan, kejahatan kerah putih, radikalisme sampai masalah narkoba, tetapi juga sebagai anggota Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah Aturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang Tugas dan Peran Polri (2) Bagaimanakah Penerapan Hukum terhadap protokol Kesehatan pada masa pandemi covid 19 Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI ? Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual, dimana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang sedang diteliti yakni Kewenangan Polri Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 Penerapan Hukum terhadap protokol Kesehatan pada masa pandemi covid 19 Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, telah melahirkan Maklumat Kapolri No.Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan kebijakan pemerintah dalam penangan virus corona (Covid-19), dalam maklumat ini mengatur tentang imbauan kepada masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengakibatkan berkumpulnya massa. Kapolri meminta masyarakat tidak berkerumun. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul. Polri akan melakukan penindakan terhadap berbagai tindakan kriminalitas yang disebabkan karena pandemi seperti pencurian, perampokan, penjarahan dan tindakan kriminalitas dengan motif ekonomi lainnya demikian pula halnya diharapkan agar masyarakat tidak menimbun bahan pokok serta tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks. Polri akan menindak dengan tegas bila ada yang melanggar maklumat tersebut. bagi mereka yang melanggar imbauan polisi untuk membubarkan diri tersebut akan dikenakan ancaman pidana. Apabila ada masyarakat yang membandel, yang tidak mengindahkan perintah personel yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, akan diproses secara hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3400 Administrative law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan UNSIMAR
Date Deposited:	18 Feb 2022 02:22
Last Modified:	18 Feb 2022 02:22
URI:	http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/1334

Actions (login required)

View Item

Downloads