Mashur, Muhammad Riski (2020) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DIWILAYAH KECAMATAN TOJO BARAT KABUPATEN TOJO UNA UNA. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.
Text
JUDUL.pdf Download (497kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (491kB) |
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (591kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (513kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (641kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (620kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (666kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (499kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (611kB) |
Abstract
Muhammad Riski Mashur, 2020. Nomor Pokok Mahasiswa 91611403161010, Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Fungsi Camat Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Diwilayah Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una Dibimbing Oleh Bapak Moh. Irfan Latowale, Dan Bapak Jemmy Dedi Rengku. Penilitian ini bertujuan Untuk Bagaimana kedudukan hukum terhadap tugas dan fungsi camat terhadap pengawasan dalam penyelenggaraan pemeintahan desa pada Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una .dan Untuk Bagaimana efektivitas terhadap pelaksanaan pengawasan pada Penyelenggaraan pemeintahan desa pada kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una . Dalam penilitian ini mengunakan metode penilitian hukum normatif atau peniltian perpustakaan karena penelitian mengkaji studi document yakni mengunakan sumber data yang ditujukan pada berbagai peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku dan teori teori yang berkaitan dengan penulisan penulis. Hasil penilitian Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang bersifat delegatif kepada camat yang merupakan pimpinan kecamatan dan juga termasuk organisasi perangkat daerah untuk dapat mengadakan pengawasan atas penyelenggraan pemerintah desa dengan melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsumng baik itu kepala kepala desa maupun perngkat desa dalam pnyeleggraan otonomo daerah yang selanjutnya dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah .namun dalam penyelenggaraaanya megalami hambatan berkaitan dengan tidak disertainya anggaran yang memadai sesuai denga luas wilayah kecamatan untuk melakukan pengawasan dengan jumlah pegawai yang berada diwilayah kecamatan masih kurang sehingga pengawasan yang dilakukan pada kecamatan tojo barat kabupaten tojo una una belum dapat terlaklsana secara optimal.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) > K3400 Administrative law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Perpustakaan UNSIMAR |
Date Deposited: | 14 Jun 2021 02:53 |
Last Modified: | 14 Jun 2021 02:53 |
URI: | http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/1135 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year