Kaitu, Kevin Krismendo (2020) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.
Text
JUDUL.pdf Download (293kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (462kB) |
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (330kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (292kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (353kB) |
Abstract
Setiap Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan tugasnya diharapkan selalu mendasarkan keputusan dan tindakannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatnya peran pemerintah untuk ikut campur dalam segala bidang kehidupan masyarakat dalam sistem pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga menjadikan pejabat menjadi pejabat. Pemerintah menghadapi tantangan berat dan keadaan mendesak yang mengharuskannya untuk mengambil keputusan atau tindakan yang tidak dikendalikan sebagai alat kekuasaan situasional oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat menimbulkan kriminalisasi kebijakan dengan dakwaan penyalahgunaan kekuasaan atas dasar tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja bentuk-bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara. Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pejabat Administrasi Negara yang menyalahgunakan wewenang menurut Hukum Administrasi Negara. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap Pejabat Administrasi Negara yang menyalahgunakan wewenang menurut Hukum Adminstrasi Negara. Didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa, badan atau pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan apabila tanpa dasar Kewenangan, bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) > K3400 Administrative law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Perpustakaan UNSIMAR |
Date Deposited: | 04 Feb 2021 02:34 |
Last Modified: | 04 Feb 2021 02:34 |
URI: | http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/1018 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year