AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL KARENA ADANYA PENGGUHAN PENAHANAN MENURUT KUHAP

Lewa, Andriyanto Dg (2018) AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL KARENA ADANYA PENGGUHAN PENAHANAN MENURUT KUHAP. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan hak bagi tersangka dalam masa penahanannya. Terhadap tersangka atau terdakwa disetiap tingkat pemeriksaan oleh instansi yang menahan tersebut memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Permasalahan yang timbul adalah pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP dan akibat hukum serta kewajiban bagi penjamin apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri. Pokok permasalahan yang akan menjadi objek pembahasan dari penilitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Ketentuan Hukum Tentang Jaminan Penangguhan Penahanan Menurut KUHAP ? (2) Apakah akibat hukum yang timbul karena adanya jaminan penangguhan penahanan Adapaun tujuan ingin di capai dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk Mengetahui Ketentuan Kitab Undang-undang acara pidana (KUHAP) Tentang Jaminan Penangguhan Penahanan (2) Untuk Mengetahui akibat hukum jaminan Penangguhan Penahanan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu Pendekatan yang digunakan di dalam ini pendekatan undang-undang {statute approach) yaitu dengan menela semua undang-undang yang ada hubungannya dengan masalah yang dikemukakan. Selain itu penulis juga menggunakan pandangan-pandangan di dalam ilmu hukum tersebut, maka penulis menemukan ide yang melahirkan konsep-konsep hukum yang relefan dengan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini tentang Akibat Hukum Yang Timbul Karena Adanya Penangguhan Penahanan Menurut Kuhap. Kesimpulan yang dapat diambil adalah akibat hukum terhadap penjamin apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri tidak diatur dalam Undang-Undang, hanya penjamin dikenakan kewajiban moral untuk menghadirkan tersangka sebagaimana alasan-alasan yang diajukan saat memohon penangguhan penahanan. Pasal 31 KUHAP belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaanya, serta bagaimanaa syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan pencabutan akan penangguhan penahanan tersebut terhadap tersangka atau terdakwa oleh pejabat yang menahannya jika syarat dan ketentuan yang diharuskan dilanggar oleh tersangka atau terdakwa.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General) > K5000 Criminal law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Perpustakaan UNSIMAR
Date Deposited: 11 Feb 2020 07:11
Last Modified: 11 Feb 2020 07:11
URI: http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/308

Actions (login required)

View Item View Item