IMPLEMENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI PADA DESA TARIPA KECAMATAN PAMONA TIMUR KABUPATEN POSO

Ginggilino, Kevin O. (2021) IMPLEMENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI PADA DESA TARIPA KECAMATAN PAMONA TIMUR KABUPATEN POSO. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.

[img] Text
JUDUL.pdf

Download (527kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (505kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (317kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (761kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (641kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (896kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (508kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (512kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pelaksanaan fungsi Legislasi pada desa Taripa Kecamatan Pamoba Timur Kabupaten Poso dan Faktor- faktor yang mempengaruhi Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pelaksanaan fungsi Legislasi pada desa Taripa Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian melalui wawancara langsung kepada responden sedangkan data sekunder yaitu data yang bersumber dari kantor desa Taripa. Data di Analisis secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan permasalahan penelitian serta memberikan penjelasan-penjelasan Hasil Penelitian menunjukan bahwa : Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Pamona Timur dalam pelaksanaan fungsi legislasi yakni membentuk peraturan desa dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa hingga saat ini belum menunjukan suatu kinerja yang optimal dan berkualitas, dengan kata lain kinerja yang dihasilkan masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan pengujian menggunakan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, hanya kualitas layanan dan responsibilitas yang cukup baik sedangkan produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas masih menunjukan kinerja yang belum optimal sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Pamona Timur adalah rendahnya sumber daya manusia anggota Badan Permusyawaratan Desa, jumlah anggaran operasional sangat kecil.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: J Political Science > JF Political institutions (General) > JF1338 Public administration
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik > Administrasi Publik
Depositing User: Perpustakaan UNSIMAR
Date Deposited: 30 May 2022 03:39
Last Modified: 30 May 2022 03:39
URI: http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/1432

Actions (login required)

View Item View Item