TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Meronda, Rimapril (2021) TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.

	Text JUDUL.pdf Download (552kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (515kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (587kB)
	Text BAB I.pdf Download (531kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (597kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (521kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (753kB)
	Text BAB V.pdf Download (580kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (515kB)

Abstract

Pembebasan bersyarat, seperti hukuman bersyarat, dimaksudkan untuk mendidik si terhukum. Tujuannya adalah untuk menolong terhukum pada waktu pindah dari hukuman dengan kemerdekaan bersyarat. Ia dianjurkan untuk bekerja sendiri dengan tujuan yang baik. Pada satu pihak hukuman diperpendek, karena bagian yang terakhir dari hukuman tidak dilaksanakan, sebaliknya si terhukum tinggal lebih lama di bawah pengawasan, karena masa percobaan selama satu tahun lebih lama daripada sisa waktu hukuman yang sesungguhnya. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pembebasan bersyarat menurut aturan perundang undangan dan untuk mengetahui penerapan pembebasan bersyarat bagi pelaku narkotika. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk peraturan hukum pembebasan bersyarat menurut aturan perundang undangan. Pengaturan mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. dalam hal pemberian bebas bersyarat bagi narapidana narkotika maka harus mengacu pada syarat substantif dan syarat administratif serta adanya fungsi pengawasan bagi narapidana yang telah mendapatkan bebas bersyarat sehingga narapidana tersebut tidak mengulangi tindakannya di kemudian hari.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5000 Criminal law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan UNSIMAR
Date Deposited:	22 Feb 2022 04:13
Last Modified:	22 Feb 2022 04:13
URI:	http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/1350

Actions (login required)

View Item

Downloads