TINJAUAN YURIDIS KOMPARATIF KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMENDEMEN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Hidayat, Moh. Arief (2020) TINJAUAN YURIDIS KOMPARATIF KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMENDEMEN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.

[img] Text
JUDUL.pdf

Download (355kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (349kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (424kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (446kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (518kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (454kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (554kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (351kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (428kB)

Abstract

Penilitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat Sebelum Dan Sesudah Amendement Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan Untuk Mengetahui persamaan dan perbedaan Kedudukan dan Kewenanagan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat Sebelum Dan Sesudah Amendement Undang Undang Dasar Tahun 1945, Dalam penilitian ini mengunakan metode penilitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.dan Pendekatan sejarah digunakan untuk menelusuri perkembangan Lembaga MPR sejak disahkannya UUD 1945; sampai dengan kembalinya UUD 1945 (melalui Dekrit 5 Juli 1959); dan setelah perubahan UUD NRI 1945 (1999-2020) dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Hasil penilitian. Pada penataan kelembagaan Indonesia mengalami beberpa kali perubahan sebelum dan sesudah amendemen amendemen Undang Undang dasar Tahun 1945 mengakibatkan system ketatanegaraan terjadinya Terpusatnya kekuasaan pada kelembagaan MPR sebelum diadakan perubahan akan tetapi setelah amendement Undang Undang Dasar Ketiga Kelembagaan MPR tidak lagi menjadi Lembaga tertinggi Negara melainkan menjadi lembaga tinggi Negara dengan demikian Lembaga Negara sebagaimana terdapat dalam undang Undang Dasar Sejajar dan Tidak lagi saling membawahi dan saling sinergi dalam menjalankan fungsi dan kewewnangannya dalam penyelenggaraan system pemerintahan. Pada praktek pelaksanaan setelah terjadinya amendemen Undang Undang Dasar 1945 sebagai salah satu perbedaan setelah amendemen dari MPR tidak lagi menetapkan GBHN dan mengangkat Presiden Dan Wakil Presiden sebab presiden dipilih oleh oleh masyarakat adapun sebelum amendemen Presiden dan Wakil Presiden di pilih oleh MPR Dan MPR menetapkan Garis Garis Besar Hakuan Negara sebab Presiden Adalah Mandataris MPR. sedangkan kesamaan dalam praktek sebelum dan sesudah amendemen adalah Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General) > K3154 Constitutional law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Perpustakaan UNSIMAR
Date Deposited: 18 Mar 2021 07:06
Last Modified: 18 Mar 2021 07:06
URI: http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/1094

Actions (login required)

View Item View Item